Untuk Meraih Suara Calon Bupati Banggai, SDM PKH Bermain Politik Praktis

BANGGAI I Majalah Polisi Indonesia. Kisruhnya Program Keluarga Harapan (PKH) Banggai, masih tetap berlanjut setelah beredarnya surat Perjanjian Kontrak Politik (03/02/2020). Dengan keterlibatan PKH dalam politik praktis dengan menjual suara 36.000. Instruksi Koordinator PKH Kab. Banggai Sulteng mengajak seluruh SDM untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Banggai AT FM.

Awak media mencoba menanyakan perihal kasus ini kepada narasumber R, SH, bahwa benar adanya kasus ini telah berlangsung lama sejak tiga bulan yang lalu (03/02/2020), pungkas Ruhut. Namun pihak Dinas Sosial Kab. Banggai enggan memberikan keterangan karena di duga telah bermain politik juga dan terkesan melakukan perlawanan kepada penguasa saat ini di Kab. Banggai.

Narasumber RSH menuturkan (09/08/2020) terkait kasus pelanggaran netralitas dilingkup PKH Kab. Banggai ini sudah di telaah kasus oleh pihak terkait yang mempunyai kewenangan untuk menelusuri fakta di lapangan yang ternyata benar terbukti bahwa Koordinator PKH Kab. Banggai Sulteng adalah otak dari pencorengan nama baik Program Keluarga Harapan yang di naungi oleh Kementerian Sosial RI, yang ternyata ada 4 orang 1 diantaranya adalah Koordinator Kabupaten (KORKAB) alias (MR), 2 Pendamping Sosial (YG dan SA), dan 1 orang APD (TA), mereka yang bertanda tangan pada kontrak politik untuk menjual Suara 36.000 Penerima PKH wajib pilih untuk memenangkan Paslon Bupati Banggai inisial AT-FM.

Seluruh Bukti temuan dari BAWASLU di lapangan pun telah lengkap dengan suratnya yang telah di layangkan kepada Menteri Sosial RI pertanggal (12 April 2020) yang juga menjadi dasar kelengkapan bukti oleh pihak petinggi PKH namun hingga saat ini masih menuai misteri belum ada hasil, ADA APA INI?? Kasus ini di temukan adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran Kode Etik yang tertuang dalam Perdirjen Nomor 01/LJS/08/2018. Pungkas Ruhut, SH.

Beberapa pendamping PKH Kab. Banggai juga mengungkapkan kepada media ini yang enggan namanya di sebutkan bahwa “Saat kami masuk menjadi pendamping PKH Banggai sudah pernah kami di minta tanda-tangan Pakta Integritas bahwa tidak bisa menjadi anggota partai atau terlibat langsung dalam politik praktis, tapi kenapa kami di ajak-ajak oleh Koordinator PKH (KORKAB CS untuk memenangkan paslon yang mereka usung atas nama PKH Banggai demi syahwat politik mereka agar dana Sharing di Naikkan 7% APBD padahal itu hanya kemauan mereka sendiri yang ada masalah pribadi namun seluruh SDM PKH Banggai ikut di libatkan dalam kegiatan Politik Praktis.” (31/07/2020)

Ruhut SH, menambahkan, “Kasus Pelanggaran Netralitas dalam PKH Banggai tentang teken kontrak Politik ini sangat berat sehingga harus berakhir dengan pencopotan (SP3) disini Koordinator PKH telah mempermainkan aturan di dalam PKH itu sendiri,

Namun sungguh miris adanya jika oknum Petinggi Linjamsos Kementerian Sosial Republik Indonesia pun diduga “ada main”/ tidak tegas dalam menangani kasus tersebut, ada apa ini? Oleh sebab itu di minta kepada Kementerian Sosial RI untuk benar-benar menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya.(11/08/2020). (Sarton)

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply