Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

SUMBAR I Majalah Polisi Indonesia. BPKB adalah Buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Penerbitan BPKB dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk BPKB adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggarandan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, sehingga mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi, antara lain melalui Registrasi dan Identifikasi lalulintas/pendaftaran Kendaraan Bermotor. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna menyamakan persepsi dan tindakan dalam proses penerbitan BPKB terutama mekanisme dan prosedur penerbitan BPKB.

Dasar hukumnya adalah Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Inpres RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. PP No. 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kep Menpan RI No. : Kep / 63 / M.Pan / 7 / 2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Kep Menpan RI No. : Kep / 25 / M.Pan / 2 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat untuk pelayanan instansi pemerintah. Kep Menpan RI No. : Kep / 26 / M.Pan / 2 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Jenis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Surat Telegram Dirlantas Polri No.Pol : STR / 14 / II / 2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Jukrah dan laporan evaluasi terhadap Indeks kepuasan masyarakat kepada pelayanan publik di bidang SSB oleh Polri. Surat Telegram Kababinkam Polri No.Pol : ST / 175 / X / 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang berbagai upaya, kiat dan terobosan serta inovasi yang telah diambil dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan Rencana kerja Direktorat Lalu Lintas Polda Riau Tahun 2010 bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Fungsi dan peranan BPKB sebagai tanda pengenal kendaraan bermotor bagi semua jenis kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan mempunyai STNK untuk suatu kendaraan bermotor baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan rusak diharuskan memiliki BPKB.

BPKB dapat disamakan dengan Certificate of Ownership yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan baik-baik oleh yang bersangkutan. BPKB akan mempertinggi daya guna dari tata cara administrasi pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga di samping meningkatkan public service juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan negara non pajak, kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya. Dan BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan juga tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

Prosedur-prosedur pelayanan surat keterangan kehilangan STNK hilang, status BPKB leasing antara lain dengan melengkapi beebrapa persyaratan seperti Formulir permohonan, Laporan Polisi kehilangan STNK, Cek Fisik kendaraan yang sudah dilegalisir, Foto Copy BPKB dan legalisir dr Leasing, surat keterangan leasing dan identitas pemilik

Adapun untuk layanan surat keterangan asal usul BPKB hilang, persyaratan yang harus di lengkapi adalah Formulir permohonan, laporan Polisi kehilangan BPKB, Cek Fisik yang sudah dilegalisir, Kliping Koran di dua Media Massa, surat keterangan dari Reserse (Reskrim), dan pemblokiran BPKB (cek bank dup)

Sedangkan untuk pelayanan ralat BPKB Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu BPKB yang akan diralat, Faktur pemilik, STNK asli dan surat keterangan ralat dokumen dari yang berwenang.

Kemudian pelayanan penghidupan BPKB asli timbul duplikat persyaratannya  BPKB asli dan BPKB duplikat, cek fisik kendaraan, STNK atas nama pemilik sekarang dan  Surat permohonan penghidupan BPKB ( bermaterai).

Untuk pelayanan BPKB duplikat persyaratan yang harus dilengkapi yaitu Laporan Polisi kehilangan BPKB (min tingkat. Polsek), kartu tanda penduduk (untuk perorangan, salinan Akte pendirian dan surat ket domisili (untuk badan hukum), Surat Kuasa (untuk Instansi Pemerintahan dan badan hukum), Surat Pernyataan BPKB Hilang dari pemilik bermaterai, Bukti penyiaran di 2 (dua) media massa., Surat keterangan dari Reserse (Reskrim), Sket dari bank bahwa tidak dalam status jaminan Bank., Cek Fisik kendaraan Hadir (tingkat Polda), Foto Copy STNK dan Pemilik diwajibkan hadir untuk di Foto dan scan KTP. (Musmulyadi/Ari)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply