Ketua LBH Imparsial Justice Ivan Ravinora, SH, Angkat Bicara Terhadap Statement Ketua Apdesi Garut

 

GARUT Majalah Polisi Indonesia. Buntut pemberitaan tentang penghinaan dan pelecehan oleh Ketua Apdesi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, H.Usep Bahari HC, yang akrab dipanggil H.Isep terhadap salah seoarang jurnalis Garut.

Ivan Ravinora SH, saat ditemui majalah Polisi Indonesia di kantor sekretariat  Raya Pedes Samping GOR Jayaraga Garut,  sabtu 08 Agustus 2020 pukul 10.25 WIB, menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh Ketua Apdesi, begini katanya, memperhatikan :

  1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor

    6 Tahun 2014 tentang Desa;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

    Perangkat Desa.

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP )
  3. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
  4. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sendiri berbunyi selengkapnya sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), paparnya.

Lanjut kata Ivan Ravinora, SH, menimbang :

  1. Statement yang membuat kegaduhan dan melukai insan pers di Kabupaten Garut
  2. Tugas Pokok Kepala Desa ( Terlampir )
  3. Konsekuensi Hukum Terhadap Peristiwa Hukum Tersebut

Memutuskan :

Melihat peristiwa tersebut LBH Imparsial Justice, menilai peristiwa hukum tersebut yang bersangkutan mempunyai dua jabatan hukum yang melekat sebagai Kepala Desa dan sekaligus Ketua Apdesi,  Garut.

Dengan permasalahan tersebut Pemerintah Garut mengambil langkah terukur dengan memberikan sangsi terhadap oknum kepala desa tersebut. Statement yang bersangkutan melekat dengan jabatan yang secara hukum mengandung unsur konsekuensi administratif dan hukum dengan membuat kegaduhan dengan melukai insan Pers di Garut dan  seluruh Indonesia.

LBH Imparsial Justice, menghimbau pemerintah daerah memberikan sangsi administratif sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.” ujarnya.

Ivan menjelaskan dan patut diketahui oleh semua bahwa Tupoksi Kepala Desa, tugas Kepala Desa Secara umum, Kepala Desa bertugas:

  1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  2. Melaksanakan Pembangunan Desa;
  3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
  4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam pengadaan barang/jasa di Desa.

Kepala Desa bertugas:

  1. Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes);
  2. Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
  3. Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

 

Fungsi Kepala Desa

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

 

Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

  1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

 

  1. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desadalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan; dan Pemberdayaan masyarakat.

3.Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

  1. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
  3. Menetapkan Peraturan Desa;
  4. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
  6. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
  7. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
  8. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
  9. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  10. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  11. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  12. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  13. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  14. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna   meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  15. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  16. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  17. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  18. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  19. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.pungkasnya ke awak media. (Tim MPI)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply