Ketua Apdesi H. Asep Basir HC, Menghina dan Melecehkan Profesi Wartawan

GARUT I Majalah Polisi Indonesia. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), H. Asep Basir HC, yang akrab di sapa H. Isep secara terang-terangan menghina, melecehkan, mengerdilkan wartawan/jurnalis. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Juli 2020, pukul 10.11 WIB di kantin Kantor DPMD jalan Oto Iskandar Rancabango, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Dari percakapan H. Isep kepada salah seorang awak media di Kabupaten Garut, ia mengatakan bahwa wartawan yang boleh berkunjung ke desa hanya yang memiliki kartu PWI.

Isep juga mengatakan, apabila ada wartawan berkunjung ke desa hendaknya diusir oleh pihak desa, juga pintunya dikunci agar wartawan tidak masuk. Jika wartawan tetap ngotot masuk maka silahkan laporkan ke Polisi, kata H. Isep ke awak media.

Rasa empati dari beberapa media Garut, yang mana diantaranya itu adalah Yohanes, Wahyu, Ajang dan H. Ujang Selamet, menyayangkan atas sikap dan tindakan Ketua Apdesi Kabupaten Garut yang memiliki SDM yang sangat kurang bahkan sekelas dengan tukang becak atau seperti burung beo yang baru belajar bicara, ujar mereka.

Para awak media menyampaikan keluhannya ke pihak Diskominfo Garut, yang diterima oleh sekretaris dinasnya mengatakan bahwa sikap seperti itu dilatar belakangi karena kurangnya SDM.”Saya rasa itu karena kurang SDM,” kata Sekdis.

Ketidakpuasan atas jawaban yang dilontarkan Sekretaris Diskominfo, maka kami mengadukan kembali kepada Asisten Daerah H. Nurdin atas penghinaan tersebut. H. Nurdin kemudian memfasilitasi untuk mediasi antara wartawan dengan pihak Apdesi, namun disayangkan H. Isep sendiri tidak bisa hadir dikarenakan dirinya akan dilantik sebagai Ketua Apdesi Garut. Dan mediasi pun diwakili Ketua Parade dan sejumlah SKPD Garut.

Para awak media meminta atas kasus ini segera diklarifikasi oleh H. Isep, agar membuat permohonan maaf dibeberapa media cetak dan online baik lokal ataupun nasional atas pernyataannya itu.

Di saat para awak media membanjiri Kantor Wakil Ketua Dewan, H. Enan menyayangkan sikap wakil ketua dewan yang temui bukannya memfasilitasi permasalahan tersebut, melainkan dikembalikan lagi ke Asda H. Nurdin.

Atas ketidakpuasan dari awak media, para wartawan berjanji akan mendatangkan massa Jurnalis, Ormas, LSM lebih besar lagi dikarenakan sikap dan tindakan H. Isep sangat menyakiti insan PERS.

Wartawan adalah Pilar Ke 4, oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan profesinya sangat mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers, menurut Zakariyya (wartawan Senior Garut).

Dalam Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat di antaranya untuk mendapat perlindungan hukum bagi wartawan yang mentaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya guna memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi

Lebih lanjut dikatakan, ” Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui media massa”.

Masih kata Zakariyya, dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat dan diintimidasi oleh pihak manapun.

“Wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi dan internet.

Profesi Jurnalis atau wartawan di atur dalam Undang-undang No.40/1999 tentang PERS dan mentaati Kode Etik Jurnalis diperkuat dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers – Polri yang diperbaharui pada Februari 2017.

“Segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap profesi termasuk profesi jurnalis-wartawan menurut Undang-Undang manapun tidak dibenarkan”, ujarnya.

” Menghalang-halangi kerja jurnalistik dan melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999, dengan mengatakan penghinaan kepada profesi jurnalis. Tindakan tersebut dapat dikenai pasal pidana dan bisa dihukum penjara 2 Tahun dan Denda Rp 500 Juta.”

Adanya kasus pelecehan tersebut, Kabiro Garut Media Nasional Cetak dan Online IndoglobeNews, Rabu Malam 05 Agustus 2020 langsung mengkonfirmasikan kepada Apdesi Pusat lewat telepon, tepat pukul 22.43 WIB.

“Karena persoalan tingkat kabupaten, silahkan koordinasi dengan teman-teman di Jawa Barat dan jika memang ada kebuntuan nanti dari pengurus daerah maka bisa dikoordinasi dengan DPP Apdesi, kata Apdesi Pusat.

Masih kata Zaka, pada pukul 15.37 WIB melakukan kordinasi sama H.ujang Selamet dan Yohanes katanya, “kita tunggu sampai pukul 16’00 WIB, jika Ketua Apdesi Garut tidak memberikan klarifikasinya maka dengan secara terpaksa kasus ini akan kita laporkan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku di NKRI, “tutupnya. (M.A.Zakariyya, S.E)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply