Gabungan Ormas Garut Gelar Aksi Unjuk Rasa, Sampaikan 5 Point Tuntutan

Garut I Majalah Polisi Indonesia. Jajaran Polres Garut mengawal pelaksanaan Aksi Unjuk Rasa Dari LSM Brigade Rakyat, Beserta Gabungan LSM, Ormas, OKP, Perwakilan Pengusaha Dan Pemerhati Kebijakan Publik dan bertindak selaku Koorlap Zamzam dengan estimasi massa sekitar 100 orang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabag Ops Kompol Apri Rachman  dan di dampingi oleh Kasat Binmas Kompol Dudu Gunawan Kapolsek Tarogong Kidul Kompol Alit Kadarusman, Anjak Polres Garut Kompol  Dedi Kusnadi, Kapolsek Garut Kota Kompol Hermansyah, KasatIntelkam AKP Tinto Bintoro Kasat Sabhara AKP Cecep Bambang, Kanit Patwal Ipda. Ajay, Kbo Sabhara Ipda Jarwo, Panit Sabhara Polsek Garut Kota Ipda Suwarna, 1 SSK Personil Dalmas Polres Garut. 

Sementara personil yang di turunkan dari berbagai instansi dan kesaruan diantaranya 1 peleton Personil Sat Pol PP, 1Peleton Personil Dishub Garut,1 Peleton Gabungan Resintel Polres Garut selurunya berjumlah 50 orang.

Untuk route aksi unjuk Rasa Bunderan Simpang Lima  Kantor Bupati, Dinas Pendidikan, Kantor Bappeda,Kantor Perkim dan Dinas PUPR, Kantor Kejari,Kantor Bank BNI,Kantor Bank BJB dan berakhir di Finish Alun-Alun. 

Dari aksi tersebut seluruh peserta mengajukan Tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan dari LSM Brigade Rakyat. 

Point-point tuntutan yang di ajukan oleh peserta demo adalah, Point satu (1)Menertibkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemkab Garut yang tidak sesuai prosedur. Laksanakan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pedoman pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara luas. Kami menolak keras adanya dominasi dan monopoli pengadaan barang dan jasa oleh pribadi/kelompok tertentu yang didasari perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan negara.

Untuk point ke dua (2) Usut tuntas para oknum bandar/calo anggaran dan para penyedia yang menyebabkan proyek- proyek mangkrak di Kabupaten Garut. Paksa mereka untuk mengembalikan kerugian negara dan berikan hukuman sesuai peraturan perundangan.

 Untuk Point ke tiga (3) usut tuntas para pelaku kejahatan lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara yang berdampak bagi masyarakat luas serta mengakibatkan rusaknya ekosistem secara permanen, termasuk para penambang Galian C ilegal dan perusahaan pengolahan kulit Sukaregang yang tidak memperhatikan kelestarian alam.

Point selanjutnya yaitu Point ke empat (4) Mengubah pola umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Garut agar lebih pro rakyat dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kurangi pembangunan infrastruktur fisik, perbanyak stimulan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Dan Point ke lima (5) Tertibkan program revitalisasi pasar tradisional dari praktik-praktik melawan hukum, seperti jual-beli kios oleh oknum-oknum pejabat terkait untuk menekan kerugian masyarakat dan negara. 

Selanjutnya point ke (6) yaitu tertibkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta dan BUMN yang ada di Kabupaten Garut sebagai salah satu sumber penting pemberdayaan masyarakat.

Point ke tujuh (7) Perhatikan para korban gusuran reaktivasi rel PT. KAI yang sampai saat ini menjalani kehidupan yang tidak layak dan memiliki masa depan yang tidak menentu,

Dan tuntutan terakhir yaitu point ke delapan (8) tuntaskan kasus-kasus hukum yang saat ini sedang berjalan, diantaranya Pokir-BOP DPRD, Pasar Leles, Pasar Wanaraja, pembangunan jalan poros Cilawu-Banjarwangi dan seterusnya. Kami yang berunjuk rasa, demikian beberapa point tuntutan. 

Pada aksi tersebut sempat terjadi aksi dorong – dorongan antara massa aksi dengan pihak kepolisian di duga massa terprovokasi oleh operator aksi, Namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama karena massa berhasil di redam oleh pihak kepolisian sehingga terwujudnya situasi yang kondusif. (Bah Ajat/Yana)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply