Diduga Dana Bumdes Alur Linci Rp. 254 Juta Tahun 2019 Tidak Diserahkan kepada Pengelola

ACEH SINGKIL | Majalah Polisi Indonesia.  Alur Linci salah satu desa daerah pedalaman yang berada di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, merupakan salah satu desa yang masih berada dalam kekumuhan dan masyarakatnya juga di bawah garis kemiskinan.

Meski setiap tahun desa ini mendapat kucuran dana miliaran rupiah dari pemerintah, baik dana alokasi dana kabupaten (ADK) dan anggaran dana desa (ADD), namun desa Alur Linci ini tetap berada dalam kekumuhan dan kemiskinan. Bisa dikatakan desa yang dipimpin oleh Sahudin Saibu ini satu-satunya desa yang termiskin di Kecamatan Suro.

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa berbagai upaya pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah kabupaten, telah berusaha melakukan pembinaan ekonomi masyarakat.

Salah satunya lewat penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMK) di setiap desa yang setiap tahun minimal sebesar Rp 200 juta. Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarata tersebut, pemerintah Desa Alur Linci, pada tahun 2019 sebesar Rp 254 juta lebih.

Namun dana Bumdes sebesar Rp.254 juta tersebut  diduga bukan dipergunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Pasalnya dana tersebut tidak diserahkan pengelolaannya kepada pengurus Bumdes.

Menurut Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Alur Linci, Hoyam kepada media Polisi Indonesia (5/3/2020) lalu, bahwa dana Bumdes di Desa Alur Linci selama ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sebut Hoyam.

Lanjut Hoyam, dana Bumdes di Desa Alur Linci dikelola langsung oleh Kepala Desa Alur Linci, yaitu Sahudin saibu. “Saya diangkat menjadi Ketua Bumdes Desa Alur Linci sebagai pelangkap saja. Sebab dana Bumdes yang saya terima tidak ada sama sekali. Bahkan buku rekening Bumdes pun di pegang oleh gecik, kami hanya terlibat menanda tangani di Bank untuk penarikan dana, setelah dana kami tarik langsung di minta oleh gecik,” katanya.

Dia menambahkan sepengetahuian saya bahwa dana Bumdes tersebut ada dipergunakan untuk membeli tanah dan lembu (sapi). Sementara untuk dana Bumdes sisa pembelian tanah dan lembu, ia mengatakan sampai saat ini tidak mengetahui. Sebab, semua dikelola oleh Kepala Desa Alur Linci.

Terpisah, di hari yang sama media Polisi Indonesia melakukan komfirmasi kepada Gecik Alur Linci, namun tidak dapat di hubungi. kemudian pada tanggal 11 Maret 2020.

Maka dari itu kami menduga kuat dana Bumdes Rp 254 juta lebih di kuasai oleh kades Alur Linci. Dan secara peraturan dan per undang-undangan, dana Bumdes tidak bisa dikelola oleh Kepala Desa.

“Apa bila ada dana Bumdes yang langsung dikelola oleh Kepala Desa, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirin, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,” ungkap Kepala Perwakilan Aceh Baharuddin Berutu.

Menurutnya, kepala desa tidak boleh terlibat dalam pengelolaan dana Bumdes. Kapasitas Kepala Desa hanya sebagai pembina. Sebab, pengelolaan dana Bumdes akan dipertanggungjawabkan oleh pengurus Bumdes kepada Kepala Desa.

“Lantas, bagaimana mempertanggungjawabkan dana Bumdes jika kepala desa yang langsung mengelola dana Bumdes,” ungkapnya.

Menyinggung akhir-akhir ini banyak ditemukan pengelolaan dana Bumdes langsung ditangani oleh Kepala Desa. Ia meminta kepada Inspektorat Aceh Singkil sudah selayaknya melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dana Bumdes di Aceh Singkil.

“Sudah seharusnya Inspektorat turun dan melakukan pemeriksaan keuangan dana Bumdes. Sebab, sejak dikucurkannya penyertaan modal pemerintah desa kepada masing-masing Bumdes, menurut saya, Inspektorat Aceh Singkil harus melakukan pemeriksaan keuangan Bumdes,” tegas Juntak. (Baharuddin Berutu)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply