Bupati H. Rudy Gunawan Berang Pembangunan TPT Play Over Kadungora Leles Garut Diduga Dikorupsi

 

GARUT  I Majalah Polisi Indonesia. Bupati Garut H. Rudy Gunawan S.H, M.H, M.P,  didampingi banyak  pengawal melakukan  pengecekan terkait proyek TPT dan Play over, Bantuan Provinsi (Banprov) di Jalan Raya Kadungora-leles Garut, Jawa barat,  hari Selasa 11 Agustus 2020,

Bupati Garut H, Rudy Gunawan, menegur semua pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang turun kelapangan terkait proyek TPT yang berlokasi di bawah jembatan jalan Raya Kadungora-Leles.

Pejabat Pembuat komitmen (PPK) yang berinisial (DDN), tampak diam ketika ditegur oleh Bupati. “Pembangunan yang kalian kerjakan selama 60 hari kok baru segini jadinya, ”ungkap H,Rudy Gunawan Bupati garut.

Ketika dikonfirmasi hari Selasa, 18/08/2020, Pukul 10.44 Wib. Dikantor Dinas  Kab. Garut Jawa Barat. Ketika di kantor DDN sebagai pejabat pelaksaan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak ada ditempat menuurut staff , DDN sedang melakukan kegitan di luar.

Menurut salah seorang stafnya berinisial RMA, bahwa Bupati datang kelapangan hanya sekedar progres saja, saat dikonfirmasi mengenai terjadinya teguran dari Bupati kepada semua pejabat Dinas yang terkait dilapangan beliau tidak bisa menjawab sama sekali.

Secara pisikolog masing-masing pejabat yang ditegur terlihat bersalah dan kelimpungan terkait proyek TPT play over Banprov dengan anggaran dana senilai 2,5 MILIAR.

Dari sumber yang enggan disebutkan namanya pada taggal 22/08/2020, “bahwa pembangunan TPT tersebut, dimulai sejak satu bulan yang lalu hingga saat ini sudah sekitar satu bulan lebih, pembangunan tersebut dibangun dengan kedalaman tanah 4 meter dan keritinggian atas 3 meter dari permukaan. “ ujarnya pada wartwan.

Ketiaka dikonfirmasi terkait dana yang sudah diturunkan di lapangan menurut sumber tidak mau  menyebutkan dana yang sudah dipakai dengan alasan belum bisa diprediksi, “nanti saja kalo sudah beres pembangunannya saya akan mengasihkan bukti data dana yang sudah terpakai,” ujarnya kepada Majalah Polisi Indonesia dan Rakyat Media.

Menurut sumber yang sama bahwa anggaran Banprov sebenarnya senilai 3 miliar yang diajukan ke DPRD Garut, tapi dana tersebut sampai ke Dinas PUPR hanya 2,6 miliar bahkan bersihnya anggaran sekarang hanya 2,4 M. Bupati pun nampaknya tercengang ketika mengetahui perbedaan nilai anggaran tersebut.  Selisih dana pengajuan beda dengan yang diterima Dinas PUR Garut, diduga dikorupsi.

Dengan dirampok dana Banprov untuk proyek TPT dan Play over kota Garut oleh oknum berdasi  harus segera diungkap.  Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi.

 Pemerintah berkomitmen mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi termasuk di Garut Jawa Barat. Maka Dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan di antaranya Peraturan pemerintah tentang pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang sering disebut UU Tipikor. (MPI Garut)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply