Beredar Surat Perjanjian Kontrak Politik, Penegak Hukum Diminta Bertindak Tegas

LUWUK I Media Polisi Indonesia. Pilkada Serentak pada 09/9/2020 akan digelar. Tahapan demi tahapan menuju pilkada sudah dilaksanakan oleh KPU. Di media social digegerkan dengan munculnya Surat Perjanjian Kerjasama untuk meminta dukungan kepada salah satu lembaga yang bernama Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung salah satu paslon peserta Pilkada Banggai.

Sebagaimana artikel yang di posting salah seorang netizen inisial FA pada aqun Facebooknya Kamis 29/10/2020 sekitar pukul 10.10 wita.

Ketika dikonfirmasi ke FA lewat messenger miliknya (02/11) mengaku memperoleh foto surat yang dimaksud dari orang lain sambil mengatakan, bahwa surat perjanjian itu yang menjadi penyebab di nonaktifkannya 4 orang pengurus PKH Kabupaten Banggai oleh Kementrian Sosial RI.

“ Ia meminta penegak hukum bertindak tegas karena diketahui surat perjanjian untuk memenangkan salah satu kandidat. Dari surat tersebut telah menelan korban seorang pengurus PKH Kabupaten Banggai yang kini dinonaktifkan,” Ujarnya FA.

Berikut cuplikan tulisan netizen terkait Surat Perjanjian Dukungan Politik ;”# Pembohongan Publik #Kita Desak Kejaksaan masalah Kasus ini. Bagaimana kajian hukum pihak kejaksaan? Sebab akibat dari surat ini, orang orang kecil telah menjadi korban.

Dan kasus ini harus diselesaikan, telah terjadi Penghianatan pada demokrasi dan pelanggaran kode etiknya.”Saya ingat betul Saat, Amir Tamoreka yang sekarang Kandidat No 2. berorasi di Luwk Sopping Mall saat itu memontum deklarasi sekaligus pengukuhan tim pemenangan Partai pengusung.

Kata Amir Tamoreka bahwa , dalam pemilukada sebagai kandidat yang maju harus pakai uang pribadi, tanpa bantuan orang lain. Namun kenyataan beda dengan yang dikatakan terhadap Publik.

Karena program PKH ini merupakan Penyaluran Bansos dari Pusat memakai uang negara. Indikasi penyalahguna wewenang PKH dalam pemilukada dapat merugikan uang Negara yang tecantum dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Sudah jelas menyimpulkan bahwa persoalan PKH ini berbau korupsi.

Telah meyakinkan dan secara sah menurut hukum telah terbukti melakukan sebuah tindak pidana yang telah merugikan orang lain dan keuangan negara. Juga dalam poin 2 surat ini, telah menyatakan bahwa adanya indikasi sejumlah uang yang beredar dikalangan pengurus (Oprasional).

Sebagian anggota PKH ada beberapa yang dipecat dan anggota PKH telah melakukan kerja sesuai perintah dari surat perjanjian tersebut. Pengurus telah di beri upah sesuai bunyi surat tersbut. “Mari kita kawal penegakkan supremasih hukum di negeri kita, ”demikian tulis postingan netizen pada aqun Facebook atas nama Fadly Aktor pada Kamis 29/10 sekitar pukul 13.10 Wita.

Sampai berita ini diturunkan, kasus keberadaan surat sakti tersebut sedang dalam penelusuran oleh pihak pemerhati hukum ke pihak Bawaslu dan KPUD Banggai. Penegak hukum harus dapat menindak oknum PKH. Sehingga pelaksanaan supremasi hukum di Negeri dapat adil dan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. (HS)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply