BEM UNRI Hubungi Plt Dirjen Dikti Kemendikbud RI, Tuntut Ketegasan Kemendikbud RI

Pekanbaru I Majalah Polisi Indonesia. Pengumuman keputusan bersama 4 (empat) Kementerian diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Dalam Negeri RI mengenai penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru dimasa pandemi Covid 19, yang disiarkan langsung di Channel Youtube Kemendikbud RI.

Diantara keputusan bersama tersebut juga berkaitan dengan kebijakan bagi dunia Pendidikan Tinggi, yakni Tahun Ajaran 2020/2021, tetap dimulai pada bulan Agustus 2020 dan pembelajaran mata kuliah teori tetap dilakukan secara daring serta sedapat mungkin matakuliah praktik juga tetap daring.

Hasil keputusan bersama itu, sontak membuat banyak mahasiswa resah, khususnya mahasiswa Universitas Riau.

Belum lagi, masalah yang paling membuat mahasiswa resah ialah Uang Kuliah Tunggal semester depan harus dibayarkan, sementara dari kampus sedikitpun tidak ada memberikan keringanan UKT yang benar-benar meringankan beban mahasiswa.

BEM UNRI melalui Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, langsung menghubungi Plt. Dirjen Dikti Kemendikbud RI, Prof. Nizam, melalui Chatting WhatsApp sore tadi.

Menhadkesma BEM UNRI, menjelaskan kondisi terkini kepada Plt. Dirjen Dikti dalam Chatting WhastApp.

“Izin menyampaikan aspirasi, saya Ari dari BEM Universitas Riau, mewakili mahasiswa Universitas Riau dan seluruh Indonesia umumnya. Saat ini kondisi sangat sulit,” Ujar Menhadkesma BEM UNRI, Ramadhana Ari, Senin (15/6).

Ari mengatakan perkuliahan melalui daring tidak efektif, bantuan kuota internet tidak terealisasi dibanyak kampus.

“Khususnya Universitas Riau yang sudah dijanjikan sama pihak kampus, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Lalu, hasil rapat para Menteri di channel Youtube Kemendikbud sore ini, Tahun Ajaran 2020/2021 lanjut kuliah daring. Ini tentu butuh konsumsi kuota yang tidak sedikit, ditambah keringanan UKT juga tidak konkrit pak,” ucapnya.

BEM UNRI meminta ketegasan Kemendikbud RI, yang membuat resah mahasiswa dengan kondisi masa New Normal.

“Mahasiswa butuh yakni, Potongan biaya UKT atau Perubahan golongan UKT (revisi UKT). Tapi kampus tidak mengambil opsi demikian,” serunya.

Plt. Dirjen Dikti, Prof. Nizam mengatakan, akan mengingatkan PTN untuk melaksanakan kesepakatan sebelumnya.

“Kami sudah agendakan untuk bisa membahas dan mengingatkan lagi. PTN agar dapat melaksanakan apa yang sudah disepakati sebelumnya,” jawab Dirjen Dikti.

“Setelah keluar SKB 4 Menteri hari ini. Rencana pekan ini kami rapat dengan MRPTN.” sambungnya.

Dirjen Dikti menanggapi bahwa kebijakan tersebut sudah dilaksanakan oleh beberapa Universitas lainnya,

“Banyak kampus yang sudah membuka keempat opsi tersebut. UGM, Unnes, UNY, IPB, UNS, Unesa, dan lain-lain,” Jawab Dirjen Dikti lagi.

Mahasiswa berharap keringanan UKT tidak hanya dalam bentuk cicilan atau perpanjangan masa bayar, tetapi bentuk lain juga.

“Nah, mahasiswa berharap bentuk keringanan itu tidak hanya pencicilan atau perpanjangan masa bayar. Tetapi juga ada potongan biaya atau pergeseran golongan UKT. Kampus tidak ambil opsi itu. Padahal kita mahasiswa juga sudah meminta demikian,” Pungkas Menhadkesma kembali. (Ramadhana Ari)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply