Kapolri Keluarkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE, Ini Isinya

Jakarta I Media Polisi Indonesia – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran itu bernomor: SE / 2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang konteks kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik ​​Polri pun melihat memedomani hal-hal sebagai berikut:

Sebuah. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam masalahnya

b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai dampak yang terjadi di masyarakat

c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari tindak pidana siber

d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik ​​harus dapat dengan tegas membedakan kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk menentukan langkah yang akan diambil

e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik ​​berkomunikasi dengan para pihak, terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara menyeluruh terhadap perkara yang bergerak dengan melibatkan Bareskrim / Dittipidsiber (dapat melalui rapat zoom) dan mengambil keputusan secara kolektif berdasarkan fakta dan data yang ada

g. Penyidik ​​berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara.

h. Terhadap para pihak dan / atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik ​​untuk dilaksanakan keadilan restoratif terkecuali perkara yang bersifat memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

saya. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar yang diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. penyidik ​​agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. agar pengawasan dilakukan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan penghargaan serta hukuman atas pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran.

 

 

Bidhumas / Musmulyadi

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply