PERS RILIS : KUASA HUKUM MENDESAK MENAG TINDAK LANJUTI TEMUAN OMBUDSMAN RI

Jakarta | Media Polisi Indonesia – Sebagaimana telah diketahui pengaduan Prof. Masri dan Prof. Andi ke Ombudsman Republik Indonesia – tertanggal 12 Maret 2021 – telah dijawab Ombudsman dengan menerbitkan Ringkasan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor 0313/LM/III/2021/JKT. LAHP ini berisi tentang telah terjadi Maladministrasi dalam Proses Pemberhentian Sdr. Masri Mansoer dan Sdr. Andi Faisal Bakti dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kelembagaan.

Berdasarkan itu, pada tanggal 31 Agustus 2021, Mujahid A Latief., S.H, M.H, selaku Kuasa Hukum Prof. Masri dan Prof. Andi melayangkan permohonan ke Menteri Agama RI agar sebagai atasan Rektor UIN Syarif Hidayatulah segera memenuhi permintaan Ombudsman, salah satunya dengan membatalkan surat pemberhentian kliennya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 167 dan Surat Keputusan Nomor 168 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021

Menurut Mujahid, Permohonan yang dilayangkan olehnya harus direspon cepat Menteri Agama RI untuk mencegah kerugian lebih besar yang dialami kliennya. Di samping itu, melaksanakan temuan Ombudsman merupakan kewajiban konstitusional setiap kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tentu menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum bilamana temuan Ombudsman diabaikan begitu saja, dan bahkan pengabaian jika dilakukan akan memorak-porandakan bangunan kehidupan bernegara.

Mujahid berharap dalam tempo yang tidak terlalu lama Menteri Agama RI memerintahkan kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah mencabut keputusan pemberhentian kliennya dari jabatan Wakil Rektor dan sekaligus melakukan evaluasi dan perbaikan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Pimpinan Unit Kerja yang pengangkatannya menjadi kewenangan Rektor, dalam hal jika pejabat dimaksud dilakukan pemberhentian dan penggantian.

Jika melihat rekam jejak dan pribadi Menteri Agama RI yang tak lain merupakan Ketua Umum GP Ansor, kami Kuasa Hukum haqqul yaqin Menteri Agama RI Gus Yaqult akan memenuhi semua temuan Ombudsman.

KUASA HUKUM

MUJAHID A LATIEF

 

 

 

 

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply